Suara Wakil Rakyat – Jakarta, Sanae Takaichi mencetak sejarah besar dalam politik Jepang ketika pada 21 Oktober 2025 ia resmi dilantik sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Kemenangannya datang pada masa sulit bagi Partai Liberal Demokrat (LDP) yang telah lama berkuasa, setelah kehilangan sebagian besar dukungan publik dan harus membentuk koalisi baru
Takaichi, politisi konservatif dengan pengalaman panjang di pemerintahan, menandai era baru dalam sejarah Jepang yang selama ini dikenal dengan dominasi laki-laki di bidang politik. Keberhasilannya bukan hanya simbol kesetaraan gender, tetapi juga ujian besar bagi arah politik Jepang ke depan. Ia harus menavigasi hubungan geopolitik yang rumit, mengatasi stagnasi ekonomi, dan menyeimbangkan ideologi konservatifnya dengan tuntutan masyarakat modern. Kita akan membahas perjalanan hidup, pandangan politik, dan tantangan besar yang dihadapi Sanae Takaichi sebagai pemimpin baru Jepang.
Sanae Takaichi lahir pada 7 Maret 1961 di kota Yamatokōriyama, Prefektur Nara, Jepang. Ia tumbuh di lingkungan sederhana; ayahnya bekerja di industri otomotif dan ibunya seorang petugas kepolisian. Berbeda dari banyak politisi Jepang yang berasal dari keluarga politik turun-temurun, Takaichi membangun kariernya sendiri dari bawah. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Kobe jurusan Administrasi Bisnis pada 1984, ia sempat bekerja sebagai penyiar televisi dan penulis. Ia dikenal ambisius, pekerja keras, dan tertarik pada isu-isu sosial serta ekonomi sejak muda. Kombinasi latar sederhana dan kecerdasan akademis menjadikannya sosok yang dihormati bahkan sebelum masuk ke dunia politik. Dalam wawancaranya, ia sering menyebut masa mudanya sebagai motivasi untuk memperjuangkan “Jepang yang kuat dan mandiri” — nilai yang kelak mewarnai seluruh kebijakannya.
Takaichi dimulai pada tahun 1993, ketika ia pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dari distrik Nara sebagai calon independen. Langkahnya ini cukup berani mengingat dunia politik Jepang saat itu hampir sepenuhnya didominasi laki-laki dan elit politik senior. Tiga tahun kemudian, pada 1996, ia bergabung dengan Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dikenal konservatif. Dalam waktu relatif singkat, Takaichi menunjukkan kecerdasannya dalam memahami birokrasi dan strategi politik, membuatnya cepat naik ke posisi penting. Ia dikenal tidak takut berdebat, fasih berbicara di depan publik, dan memiliki disiplin kerja yang ketat. Sejak saat itu, Takaichi mulai menegaskan dirinya sebagai salah satu politisi perempuan paling menonjol dalam partai terbesar di Jepang.
Selama lebih dari tiga dekade di dunia politik, Takaichi telah memegang berbagai posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Internal Affairs and Communications) di bawah pemerintahan Shinzo Abe, salah satu perdana menteri paling berpengaruh Jepang modern. Dalam jabatan itu, ia menangani kebijakan digitalisasi administrasi publik, pengawasan media, serta reformasi komunikasi. Selain itu, Takaichi juga pernah dipercaya sebagai Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi, Sains dan Teknologi, serta Kebijakan Antariksa di kabinet Fumio Kishida. Pengalaman ini memberinya wawasan luas tentang manajemen pemerintahan, teknologi, dan keamanan nasional. Reputasinya sebagai menteri yang tegas dan fokus membuatnya dikenal sebagai salah satu figur yang paling siap secara teknokratis untuk memimpin Jepang di era baru.
Ketika Takaichi terpilih sebagai Presiden LDP pada 4 Oktober 2025, ia secara otomatis menjadi kandidat utama untuk jabatan Perdana Menteri. Dua pekan kemudian, Parlemen Jepang mengesahkannya secara resmi sebagai Perdana Menteri, menjadikannya wanita pertama yang memimpin pemerintahan dalam sejarah Jepang, seperti yang ditulis SindoNews. (SWR/01)
