Penulis: Eva Riana Rusdi – Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, sorotan publik tak hanya tertuju pada ukuran kabinet yang membengkak menjadi 109 anggota (48 menteri, 5 kepala lembaga setingkat menteri, dan 56 wakil menteri), tetapi juga pada proporsi perempuan yang relatif kecil.
Dari total formasi tersebut, hanya 5 perempuan yang menduduki kursi menteri dan sekitar 9 perempuan menjabat sebagai wakil menteri, sehingga totalnya berjumlah 13 perempuan dari 109 posisi—setara dengan sekitar 12–13 persen keterwakilan. Angka ini jauh lebih rendah dibanding era Kabinet Kerja (2014–2019) di bawah Presiden Joko Widodo, yang menempatkan 8 menteri perempuan dari 34 posisi atau sekitar 23 persen. Fakta ini memperlihatkan adanya penurunan proporsi, meski secara absolut jumlah perempuan tidak jauh berbeda.
Fenomena ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang mengalami kemunduran dalam hal representasi perempuan di posisi strategis pemerintahan?
Jejak Sejarah Perempuan dalam Kabinet Indonesia
Perjalanan perempuan dalam kabinet Indonesia sesungguhnya telah berlangsung cukup panjang. Sejak era Orde Baru, kehadiran perempuan dalam struktur eksekutif mulai terlihat, meski masih terbatas pada kementerian yang dianggap “tradisional” seperti Kesejahteraan Sosial atau Peranan Wanita (kini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
Era reformasi membawa angin segar. Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Indonesia bahkan dipimpin oleh seorang presiden perempuan—sebuah pencapaian yang hingga kini masih jarang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Momentum ini berlanjut pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan mencapai puncaknya di masa Joko Widodo.
Kabinet Jokowi periode 2014–2019 mencatat rekor dengan delapan menteri perempuan dari 34 posisi, mencapai representasi sekitar 23 persen. Yang lebih menarik, perempuan tidak hanya hadir di kementerian “lunak” seperti sosial dan pendidikan, tetapi juga memasuki ranah yang selama ini didominasi laki-laki seperti keuangan (Sri Mulyani), maritim (Susi Pudjiastuti), dan luar negeri (Retno Marsudi).
Analisis Kabinet Merah Putih: Langkah Mundur atau Strategi Baru?
Dibanding Kabinet Indonesia Maju (2019–2024) maupun Kabinet Kerja (2014–2019), persentase perempuan dinilai lebih kecil di Kabinet Merah Putih. Hal ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian dan posisi wakil menteri, sehingga meski jumlah absolut perempuan tidak jauh berbeda, proporsinya menurun tajam.
Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan kompleksitas yang tidak bisa direduksi sekadar pada angka. Kehadiran Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sejumlah perempuan lain di posisi wakil menteri menunjukkan bahwa representasi tetap ada, meski dengan pola yang berbeda.
Pertanyaannya bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas penempatan. Teori representasi deskriptif dari Anne Phillips menekankan bahwa kehadiran fisik perempuan di parlemen atau kabinet tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Yang lebih penting adalah representasi substantif—sejauh mana kepentingan perempuan benar-benar diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan.
Dalam konteks regional, Indonesia masih berada di posisi menengah. Malaysia dan Singapura bahkan memiliki representasi perempuan yang lebih rendah dalam kabinet mereka. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Nordik seperti Finlandia atau Rwanda yang mencapai paritas gender dalam pemerintahan, Indonesia masih tertinggal jauh.
Paradoks: Perempuan Aktif di Ekonomi, Minim di Politik
Paradoks menarik muncul ketika kita melihat bahwa perempuan Indonesia justru sangat aktif dalam sektor informal dan wirausaha. Sekitar 60 persen UMKM Indonesia dijalankan oleh perempuan, namun representasi mereka dalam posisi pengambilan keputusan politik masih terbatas.
Dari perspektif teori feminis, rendahnya representasi perempuan dalam kabinet tidak bisa dilepaskan dari struktur patriarki yang masih mengakar dalam sistem politik Indonesia. Pierre Bourdieu melalui konsep habitus menjelaskan bagaimana praktik sosial yang bias gender terinternalisasi dan direproduksi secara tidak sadar.
Konsep “glass ceiling” yang dikemukakan oleh Marilyn Loden juga relevan untuk memahami fenomena ini. Meski perempuan telah membuktikan kemampuannya di berbagai bidang, hambatan tak kasat mata masih menghalangi mereka mencapai posisi puncak dalam hierarki kekuasaan.
Implikasi dan Rekomendasi Strategis
Penurunan proporsi perempuan dalam Kabinet Merah Putih bukan hanya soal simbolik, tetapi juga substantif. Riset internasional menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi strategis berkorelasi positif dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan kebijakan yang lebih inklusif.
Untuk ke depan, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis. Pertama, tindakan afirmatif yang lebih tegas dalam penunjukan menteri dan wakil menteri. Kedua, investasi dalam pengembangan kapasitas politik perempuan melalui pendampingan, jejaring, dan pendidikan politik. Ketiga, perubahan cara pandang politik, menempatkan keragaman gender bukan sebagai “tambahan” melainkan sebagai kebutuhan bagi tata kelola yang efektif.
Representasi perempuan dalam Kabinet Merah Putih menjadi cermin dari kondisi demokrasi Indonesia yang masih dalam proses pematangan. Meski terjadi penurunan proporsi, momentum ini justru bisa dijadikan refleksi untuk membangun sistem politik yang lebih responsif gender.
Perempuan Indonesia telah membuktikan kapasitas kepemimpinannya, dari Kartini hingga Sri Mulyani, dari Cut Nyak Dhien hingga Susi Pudjiastuti. Saatnya sistem politik memberikan ruang yang lebih luas bagi srikandi masa depan untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
