Suara Wakil Rakyat
  • Home
  • Breaking News
  • ⁠Reguler
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
    • Hiburan
  • Wakil Rakyat
    • Komisi I-VI
    • Komisi VII-XIII
    • Berita Khusus
  • Menu Lainnya
    • Sosok
      • Profil
      • Wawancara
    • Spesial
      • Teknologi
      • Otomotif
      • Kesehatan
      • Sosial
      • Kuliner
    • kolom
    • Lainnya
      • Informasi Buku
      • Suara Redaksi
  • Laporan
    • Laporan Khusus
    • Laporan Papua
    • ⁠Laporan Utama
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • ⁠Reguler
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
    • Hiburan
  • Wakil Rakyat
    • Komisi I-VI
    • Komisi VII-XIII
    • Berita Khusus
  • Menu Lainnya
    • Sosok
      • Profil
      • Wawancara
    • Spesial
      • Teknologi
      • Otomotif
      • Kesehatan
      • Sosial
      • Kuliner
    • kolom
    • Lainnya
      • Informasi Buku
      • Suara Redaksi
  • Laporan
    • Laporan Khusus
    • Laporan Papua
    • ⁠Laporan Utama
No Result
View All Result
Suara wakil rakyat
No Result
View All Result
Home ⁠Reguler Nasional

Nasional: Ekonom Senior Didik Rachbini Angkat Bicara

suarawakilrakyat@gmail.com by suarawakilrakyat@gmail.com
September 16, 2025
041
Share on FacebookShare on Twitter

Suara Wakil Rakyat – Jakarta, setelah satu minggu rencana kebijakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewo untuk mengucurkan dana sebesar 200 Triliun dana pemerintah pada perbankan komersial, belum mendapatkan kritikan yang signifikan, kali ini ekonom senior Didik Rachbini angkat bicara.

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menjelaskan ada beberapa ketentuan yang dilanggar dari ketentuan tersebut. 

Dikutip  dari detik, mantan legislator 2004 -:2009 ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program yang dianggap sebagai jalan pintas ini. Karena menurutnya, langkah ini merupakan pelemahan aturan main dan kelembagaan.

“Saya menganjurkan agar presiden turun tangan untuk menghentikan program dan praktek jalan pintas seperti ini karena telah melanggar setidaknya 3 undang-undang dan sekaligus konstitusi. Kita tidak boleh melakukan pelemahan aturan main dan kelembagaan seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

Suara Wakil Rakyat memang harus ada komunike bersama dari para ekonom untuk membatalkan kebijakan Purbaya ini. (SWR/01)

swr iklan
suarawakilrakyat@gmail.com

suarawakilrakyat@gmail.com

suarawakilrakyat (2)
  • Home
  • Breaking News

Categories

  • Reguler
  • Wakil Rakyat
  • Laporan
©2025 Suarawakilrakyat.com by MSW
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • ⁠Reguler
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
    • Hiburan
  • Wakil Rakyat
    • Komisi I-VI
    • Komisi VII-XIII
    • Berita Khusus
  • Menu Lainnya
    • Sosok
      • Profil
      • Wawancara
    • Spesial
      • Teknologi
      • Otomotif
      • Kesehatan
      • Sosial
      • Kuliner
    • kolom
    • Lainnya
      • Informasi Buku
      • Suara Redaksi
  • Laporan
    • Laporan Khusus
    • Laporan Papua
    • ⁠Laporan Utama

© 2025 SA - newsletter web by SA.