Suara Wakil Rakyat – Jakarta, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun 2026 untuk mendukung kemajuan bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Indonesia, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BSN dengan Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (04/09/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dan dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay; Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo; serta para Anggota Komisi VII DPR RI.
Dari pihak BSN, hadir Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono; Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo; Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo; serta Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito. Turut hadir pula Kepala Biro Keuangan dan Umum BSN, Ajat Sudrajat; Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama BSN, Anna Melianawati; serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BSN, Singgih Harjanto.
Dalam paparannya, BSN menyampaikan RKAKL Tahun 2026 untuk memberikan layanan publik bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai upaya melindungi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, turut menyampaikan, “RKA Tahun 2026 yang diusulkan oleh BSN untuk memaksimalkan fungsi layanan publik yang berkaitan dengan SPK,” ungkapnya menyimpulkan.
Suara Wakil Rakyat menanggapi bahwa rencana kerja dan anggaran harus tepat sasaran. (SWR/01)
